Jangan Karena Dendam!

Ketika para kiai dan tokoh di Forum Peduli Bangsa (FPB) menyuruh saya untuk membuat usulan pernyataan sikap Forum terhadap perkembangan politik belakangan ini, saya berupaya seobyektif mungkin, mengenyampingkan segenap rasa pribadi.

Saya tidak membawa perasaan, yang cenderung emosional dan sekedar memuaskan selera pribadi, keberpihakan politik serta afiliasi kelompok. Sebab dalam situasi serba tidak pasti seperti sekarang, segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Keberpihakan yang tulus kepada Bangsa dan Negara itulah yang utama. Bukan sekedar memuaskan ambisi, melampiaskan dendam, mempertahankan ego dan apalagi mengumbar hawa nafsu! Kongkritnya, jangan mematok harga mati, Jokowi harus turun! Pun, jangan bersikukuh Jokowi harus dipertahankan! Sebenarnya setelah hiruk pikuk 2019, kita ingin kegaduhan segera berakhir.

Baca Juga : Kawal Jokowi Hingga 2024

Tapi nyatanya piring dengan sendok terus beradu, gelas dengan cangkir pun tak kalah berisik. Letusan dan letupan liar pun secara berkala terus terjadi. Bahkan anjing pun seringkali terdengar meyalak. Kenapa? Karena Jokowi sebenarnya tidak berdaya menjadi presiden. Tidak punya pijakan politik yang kuat, karena dia bukan ketua partai politik.

Makanya kalau macam-macam, Megawati akan menyentilnya. Sebab dari awal Megawati telah memastikan bahwa Jokowi tak lebih hanyalah seorang petugas partai! Jokowi juga bukan seorang tokoh yang mempunyai banyak pengikut sebelum jadi presiden, seperti misal Gus Dur. Yang kalau terjadi apa-apa mereka siap membela.

Jokowi juga tidak berlatar belakang militer sebagaimana SBY ataupun Pak Harto, sehingga bisa memastikan dukungan pertahanan kepadanya jika terjadi upaya penggulingan. Satu-satunya simpul kekuatan Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Maka tak heran bahwa apa-apa selalu Luhut. Lintas masalah, inter urusan dan kerja serabutan. Ibarat tim sepakbola, Luhut adalah play maker, walau dia bukan kapten, tapi kerjanya melampaui kapten. Sebab kaptennya sekedar memasang pita di lengan sebagai penanda kapten, tapi yang bersangkutan sama sekali tidak punya kemampuan bermain. Ingat, yang paling nyaring melontarkan ungkapan penambahan periode jabatan Presiden, atau penundaan Pilpres itu adalah LBP.

Berikutnya diamini oleh ketua-ketua partai yang memang dasarnya karena tersandera kasus. Jokowi tampil memberikan pernyataan seolah dia tidak mau jabatannya diperpanjang atau tidak menginginkan penambahan periode, tapi sebagai Presiden, Jokowi tak menghentikan cuapan Luhut.

Harusnya Jokowi sebagai atasan resmi Luhut, hentikan dong pernyataan-pernyataan Luhut. Apa-apa yang sudah terlanjur dilontarkan, suruh Luhut meralatnya! Setelah itu beri jaminan kepada segenap partai politik bahwa agenda Pemilu tetap sesuai jadwalnya.

Tidak ada perpanjangan jabatan Presiden, tidak ada penambahan periode. Beri partai politik kebebasan, aparat suruh jangan menyandera, walau mungkin ketua umumnya sedang terlilit kasus. Jangan lagi ada menteri dan jajaran di bawahnya bekerja tak berpihak kepada rakyat, dengan mengabaikan keinginan Presiden. Ini kan lucu, Presiden tidak tahu harga naik. Barang langka.

Pemerintah tidak berkutik di hadapan para pengusaha dan pedagang. Sebegitu rapuhkah Pemerintah ini? Kita harus taat konstitusi, bahwa jabatan Presiden hanya 5 tahun dalam satu periode dan maksimal untuk dua periode saja.

Kita semua juga harus taat pada Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bukan diserahkan kepada para tengkulak dan mafia! Kalau semua hal di atas bisa diberikan kepastiannya oleh Jokowi, maka kita harus kawal dia untuk mengakhiri jabatannya dengan baik pada 2024 nanti. Tapi kalau tidak, biar rakyat memberikan pengadilannya. Sebab rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya! (Abrar Rifai)